Thailand Perketat Pemantauan Terhadap Situs Judi Online dan Pembajakan Menuju Piala Dunia 2026

Dalam menghadapi Piala Dunia FIFA 2026, Thailand melalui Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat, berupaya keras menekan kegiatan judi online serta pembajakan hak cipta yang ilegal. Langkah ini dilakukan guna menjaga lisensi siaran resmi dan meminimalkan kerugian besar bagi negara.

Fokus Diskusi Nan Boontida Somchai selaku Wakil Menteri dan Nawamin Prasopnet, CEO dari Mono Next Public Company Limited, menjelaskan tindakan konkret untuk memberantas situs-situs ilegal terkait judi online. Komitmen kuat dari industri dan pemerintah ini menjadi sumbangsih penting dalam menangani masalah tersebut.

Penguatan Pemblokiran Situs Ilegal

Antara 10 hingga 24 Juni 2026, Pusat Pengawasan Situs Ilegal kementerian telah menghalangi 12.671 URL melanggar hak cipta dan terkait judi online. Dari jumlah tersebut, 4.496 URL diblokir melalui putusan pengadilan, sementara sisanya dihapus berkat bantuan platform sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan YouTube.

Sinergi dengan Sektor Swasta

Sebagai pemegang resmi hak siar Piala Dunia dan Liga Premier Inggris di Thailand, Mono Next berkomitmen untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam pemberantasan pelanggaran hak cipta. Dengan kolaborasi ini, data dan pemantauan dapat diintegrasikan lebih cepat sehingga situs ilegal dapat segera ditindak.

Perlunya Dukungannya dari Pihak Swasta

Diskusi juga menyoroti pentingnya dukungan dari pihak swasta untuk mendukung pemerintah. Melalui kerjasama yang erat dengan pusat pengawasan, Mono Next mampu mempercepat pendeteksian dan penutupan platform ilegal, menegaskan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam menjaga keamanan digital dan integritas siaran olahraga.

Pandangan Akhir

Tujuan utama pemerintah Thailand dan sektor swasta adalah menjaga keamanan digital selama event besar seperti Piala Dunia FIFA 2026. Sinergi ini diharapkan dapat menurunkan dampak negatif dari praktik judi online ilegal serta pembajakan, dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosial negara.